Crime of Makar and Its Enforcement in Post-Reform Indonesia

Eman Sulaeman

Abstract


In the era of reforms characterized by freedom of thought and opinion, the position of makar crime formulation in the criminal law book (KUHP) is very dilemmatic. Its  Formulation is needed to maintain state sovereignty. However,  its presence has not well defined yet. So,  it threatens the independence of Makar crime and its elements. This research will analyze the formulation of Makar crime in the Criminal law book (KUHP), its enforcement in Indonesia post-reforms, and its draft formulation in the Criminal law book (KUHP). Library research method through juridical-normative was used in this research. The result shows that the formulation of Makar crime which was set forth in Article 104, 106, 107, and 108 of the Criminal law book (KUHP) still has not define Makar and its parameters to the elements. Therefore, it is necessary to reform the criminal law effectively in accordance with the principles of law and democratic state in the Draft Law (RUU) of the Criminal law book (KUHP) in order to overcome makar crime.


Keywords


Crime; treason; renewal of criminal law

Full Text:

PDF

References


Abdurisfa, Adzan Trahjurendra. tt. Politik Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia. Makalah. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ali, Ahmadi Burhanuddin. 2016. “Apakah yang Dimaksud Dengan Makar Menurut Hukum Indonesia”, dalam Diktio.id. diakses 15 Oktober.

Amanda, Agustin Rio. 2013. “Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik.” Jurnal MWH 40 (3): 344-348.

Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung, Citra Aditya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: BPHN.

Chazami, Adam. 2002. Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Damapili, Dedi Ksatria. 2016. “Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, Jurnal Lex Privatum, 4 (2): 82-91.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Dharma, Weda Made. 2016. Tindak Pidana Makar dalam Rancangan KUHP. Jakarta: Aliansi Nosional Reformasi KUHP.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id)

Divisi Hukum Polri. 2015. Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta.

Djoko, Prakoso. 1986. Tindak Pidana Makar Menurut KUHP. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Engelbrecht. 1960. Kitab Undang-undang dan Peraturan-peraturan Republik Indonesia. Jakarta: PT Soeroengan.

Esthi, Maharan, 2016. “Polisi Tangkap Aktivis Makar,” dalam Republika diakses, 2 December.

Farid, Abidin dan Andi Hamzah. 2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan (Delik Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Hamzah, Andi. 1987. KUHP Korea Sebagai Perbandingan. Jakarta: Graha Indonesia.

J.A Denny. 2006. Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia. Yogyakarta: LKIS.

Lamintang, P.A.F. 1987. Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara. Bandung: Sinar Baru.

Lampost.co

Leden, Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekertariat MPR RI

Marpaung. 1991. Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum. Jakarta: Sinar Geofisika.

Metrotvnews.com

Moeljatno. 1996. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara.

Permana, Fauzah Hamzah. 2016. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Makar di Indonesia.” Diponegoro Law Jurnal 5 (4): 1-11

Pipin, Syarifin. 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setiam.

Prodjodikoro, Wirjono. 2008. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung; PT Rafika Aditama.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

Republika,co.id.

Rio, Armanda Agustian, tt. “Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Politik.” Makalah. Bangka Belitung: Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Bangka Belitung.

Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Suryani, Widyati Lidya. 2016. “Tindak Pidana Makar”. Majalah Info Hukum Singkat, 8 (2).

Syafrudin, Syahri Ahmad. tt. Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-Bayang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jakarta: Akademi Komunikasi Bina Sarana Informatika.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.