The Formation of Danantara: Between Efficiency and the Threat of Moral Hazard for State Investments

Abstract

The establishment of Danantara as a state investment agency reflects Indonesia’s effort to enhance the efficiency of state asset management, yet it simultaneously raises significant legal and governance concerns regarding transparency and accountability. This study examines the legal risks inherent in the formation of Danantara, a state entity tasked with managing strategic SOE assets under Law No. 1/2025 and Government Regulation No. 10/2025. Employing a doctrinal legal method with a normative-prescriptive approach, it compares the regulatory frameworks of Danantara and Singapore’s Temasek Holdings. The analysis reveals significant vulnerabilities, including moral hazard, concentration of unchecked authority, and exclusion from the state finance regime. These structural flaws may undermine legal accountability and public oversight. Drawing on comparative legal insights, this paper proposes reforms to strengthen institutional independence, ensure transparent asset management, and restore checks and balances in sovereign investment governance. The findings contribute to the ongoing discourse on state capitalism and the legal architecture required to support it.

Pembentukan Danantara sebagai Lembaga investasi negara mencerminkan Upaya Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, namun menimbulkan kekhawatiran hukum dan tata kelola terkait transparansi dan akuntabilitas. Studi ini mengkaji risiko hukum yang melekat dalam pembentukan Danantara, sebuah entitas negara yang ditugaskan untuk mengelola aset BUMN strategis berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025. Dengan menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan preskriptif, studi ini membandingkan kerangka regulasi Danantara dengan Temasek Holdings di Singapura. Analisis menunjukkan adanya kerentanan signifikan, termasuk potensi moral hazard, konsentrasi kewenangan tanpa pengawasan memadai, serta pengecualian dari rezim keuangan negara. Kelemahan struktural ini dapat melemahkan akuntabilitas hukum dan pengawasan publik. Berdasarkan wawasan perbandingan hukum, tulisan ini mengusulkan reformasi untuk memperkuat independensi institusional, memastikan pengelolaan aset yang transparan, serta memulihkan mekanisme checks and balances dalam tata kelola investasi negara. Temuan ini berkontribusi pada diskursus yang berkembang mengenai kapitalisme negara dan arsitektur hukum yang dibutuhkan untuk mendukungnya.

Keywords: Danantara; State Investment; Good Governance; Transparency; Accountability; Moral Hazard.