Fiscal Decentralization and Village Innovation in Regional Autonomy Law

Abstract

This research is motivated by the gap between village fiscal independence and the realities of local-level innovation. Although Law Number 6 of 2014 concerning Villages and fiscal decentralization policies provides significant financial authority through Village Funds, some villages in Wonogiri Regency remain trapped in administrative dependence and monotonous programs. The main question of this research is how the findings suggest an association between village development status, institutional capacity, and the ability to translate fiscal authority into innovative programs. This research presents a critical review of the implementation of village autonomy, focusing on policy integration. The method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews, observations, and document studies in three sample villages: Waleng Village (Independent), Domas Village (Advanced), and Tlogosari Village (Developing). Research findings indicate that the efficiency of the program implemented by the Central Government has created a significant breakthrough for villages, in accordance with the classifications established by the Ministry of Villages. In contrast, villages in the "Developing" category still experience high fiscal dependency. This study concludes that political support, such as the Wonogiri Innovation Award (WIA), helps spur village creativity, but human resource capacity building is needed to ensure that fiscal decentralization is not merely a tool for budget absorption.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara kemandirian fiskal desa dengan realitas inovasi di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kebijakan desentralisasi fiskal memberikan wewenang finansial yang besar melalui Dana Desa, Masih terdapat desa di Kabupaten Wonogiri yang masih terjebak dalam ketergantungan administratif dan program yang monoton. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis-politis desentralisasi fiskal memengaruhi inovasi desa dan apa yang membedakan kapasitas inovasi antar kategori desa. Penelitian ini memposisikan diri sebagai kajian kritis terhadap implementasi otonomi desa dengan fokus pada aspek integrasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di tiga desa sampel: Desa Waleng (Mandiri), Desa Domas (Maju), dan Desa Tlogosari (Berkembang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat menciptakan satu terobosan yang baik bagi desa sesuai dengan pengelompokan yang ditetapkan Kemendes. Sebaliknya, desa kategori "Berkembang" masih mengalami ketergantungan fiskal yang tinggi. Penelitian ini menegaskan bahwa dukungan politik mampu mewujudkan kebijakan yang baik berupa program inovasi seperti Wonogiri Innovation Award (WIA) efektif dalam memacu kreativitas desa, namun diperlukan penguatan kapasitas SDM agar desentralisasi fiskal tidak sekadar menjadi alat penyerapan anggaran.

Keywords: Fiscal Decentralization; Village Innovation; Village Funds; Wonogiri Regency; Village Independence.