Examining Case Delay and Victim Rights in Procedural Law

Abstract

This article examines whether Article 158(e) of Indonesia’s Criminal Procedure Code (KUHAP), which permits pre-trial review of delay in case handling without valid grounds, provides victims with an effective remedy rather than merely procedural access. Using a normative-doctrinal method, the study reads Articles 23(6), 158(e), and 163(3) systematically and applies grammatical and teleological interpretation, supported by a focused comparison with South Africa and Germany. Aggregate case-resolution figures are treated only as an institutional context and not as proof that any unresolved case constitutes an unjustified delay. The analysis identifies a remedial gap: the Code does not operationalize “valid grounds,” does not clearly connect the fourteen-day response rule in Article 23(6) to the evidentiary threshold under Article 158(e), and does not expressly specify a delay-specific follow-up order in Article 163(3). This does not mean that a favorable ruling has no legal effect, but it creates uncertainty regarding the required procedural act, the responsible institution, and the compliance period. The article proposes a victim-centered framework based on objective delay indicators; a prima facie evidentiary threshold followed by a duty of explanation from the authority; targeted judicial orders to restore active case handling without dictating its substantive outcome; compliance reporting; and improved victim access to case information and legal assistance.

Artikel ini mengkaji apakah Pasal 158 huruf e KUHAP, yang membuka praperadilan terhadap penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, benar-benar memberikan pemulihan efektif bagi korban dan bukan sekadar akses prosedural. Penelitian menggunakan metode normatif-doktrinal melalui pembacaan sistematis terhadap Pasal 23 ayat (6), Pasal 158 huruf e, dan Pasal 163 ayat (3), dengan penafsiran gramatikal dan teleologis serta perbandingan terbatas dengan Afrika Selatan dan Jerman. Data agregat penyelesaian perkara digunakan hanya sebagai konteks institusional dan tidak diperlakukan sebagai bukti bahwa setiap perkara yang belum selesai merupakan penundaan tanpa alasan yang sah. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidaklengkapan hubungan remedial: parameter “alasan yang sah” belum operasional, aturan empat belas hari belum terhubung secara jelas dengan ambang pembuktian Pasal 158 huruf e, dan Pasal 163 ayat (3) belum menentukan tindak lanjut khusus bagi temuan penundaan. Kondisi tersebut tidak berarti putusan sama sekali tidak memiliki akibat hukum, tetapi menimbulkan ketidakpastian mengenai tindakan yang wajib dilakukan, lembaga pelaksana, dan waktu pemenuhan. Artikel ini menawarkan kerangka perlindungan korban berupa indikator keterlambatan objektif, pembuktian prima facie yang diikuti kewajiban penjelasan aparat, perintah yudisial yang terukur, pelaporan kepatuhan, serta penguatan akses informasi dan bantuan hukum.

Keywords: Criminal Procedure; Legal Certainty; Pre-Trial Review; Unjustified Delay; Victim Protection.