Reconstructing Obscuur Libel Doctrine in Constitutional Court Decisions

Abstract

This study examines the relationship between procedural formalism, the obscuur libel doctrine, and access to substantive constitutional justice in Constitutional Court Decision No. 75/PUU-XXII/2024. The study addresses the tension between procedural accuracy and the constitutional function of judicial review, particularly when procedural deficiencies prevent a petition from reaching substantive examination. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of constitutional and statutory provisions, Constitutional Court procedural regulations, and Constitutional Court decisions, particularly Decision No. 75/PUU-XXII/2024, while secondary materials include scholarly literature on procedural formalism, judicial avoidance, obscuur libel, judicial minimalism, and substantive justice. The analysis examines the Court’s reasoning by tracing the relationship between the procedural requirements applied, the alleged defect in the petition, the Court’s assessment, and the resulting procedural consequence. The study finds that the Court’s declaration of inadmissibility cannot automatically be characterized as judicial avoidance because the Court provided opportunities to correct the petition and based its determination on procedural considerations. Nevertheless, the case demonstrates how procedural formalism may produce an avoidance like effect when a procedural defect terminates examination before legal standing and the constitutional merits are considered. This study proposes substantive admissibility as a framework for reconstructing the application of obscuur libel through five considerations: formal clarity, constitutional identifiability, essentiality, correctability, and proportionality. The framework seeks to preserve procedural certainty while preventing non-essential or correctable defects from unnecessarily obstructing substantive constitutional adjudication.

 Penelitian ini mengkaji hubungan antara formalisme prosedural, doktrin obscuur libel, dan akses terhadap keadilan konstitusional substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XXII/2024. Penelitian ini membahas ketegangan antara ketepatan prosedural dan fungsi konstitusional pengujian yudisial, terutama ketika kekurangan prosedural menghalangi suatu permohonan untuk mencapai tahap pemeriksaan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, konseptual, dan yurisprudensial. Sumber hukum primer terdiri dari ketentuan konstitusional dan undang-undang, peraturan tata cara Mahkamah Konstitusi, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan No. 75/PUU-XXII/2024, sedangkan sumber sekunder mencakup literatur ilmiah mengenai formalisme prosedural, penghindaran yudisial, obscuur libel, minimalisme yudisial, dan keadilan substantif. Analisis ini menelaah alasan-alasan Mahkamah dengan menelusuri hubungan antara persyaratan prosedural yang diterapkan, dugaan kekurangan dalam permohonan, penilaian Mahkamah, dan konsekuensi prosedural yang dihasilkan. Penelitian ini menemukan bahwa pernyataan Mahkamah mengenai tidak dapat diterimanya permohonan tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai penghindaran yudisial karena Mahkamah memberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan dan mendasarkan keputusannya pada pertimbangan prosedural. Meskipun demikian, kasus ini menunjukkan bagaimana formalisme prosedural dapat menimbulkan efek yang mirip penghindaran yudisial ketika suatu kekurangan prosedural menghentikan pemeriksaan sebelum kedudukan hukum dan substansi konstitusional dipertimbangkan. Penelitian ini mengusulkan kelayakan substantif sebagai kerangka kerja untuk merekonstruksi penerapan obscuur libel melalui lima pertimbangan: kejelasan formal, identifikasi konstitusional, esensialitas, korektabilitas, dan proporsionalitas. Kerangka kerja ini bertujuan untuk menjaga kepastian prosedural sekaligus mencegah cacat yang tidak esensial atau dapat diperbaiki menghalangi secara tidak perlu pengadilan konstitusional substantif.

 Keywords: procedural formalism; judicial avoidance; obscuur libel; constitutional justice; substantive admissibility.