DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia

Novita Dewi Masyithoh

Abstract


Conflict resolution on SARA requires pluralistic approaches. Hence, the presence of legal pluralism becomes a new approach to resolve the problem. This study is a qualitative research that convey three dimensions of legal pluralism, namely natural law, state law and society law. The study used secondary data, with primary and secondary legal materials obtained by documentation resources. Data were analyzed inductively, used the contemporary theories to produce more conceptual and general propositions for conclusions and recommendations. The result shows that there have been 8 cases on SARA conflict in Indonesia during the last three years. To solve these problems, religious leaders can use natural law approach to re-internalize religious values and tolerance. In addition, the government also should understand that those conflicts were a form of society law owing to discreditable law society and religious diversity. Therefore, non penal policy with persuasive appeals is needed to reduce the problems. However, penal policy through law enforcement should also be implemented as a form of state positivism law. In other words, state positivism law should go hand in hand with natural law and society law in order to reach the best decision based on moral and religious ethics as well as social values.

***

Penyelesaian konflik SARA membutuhkan pendekatan-pendekatan yang plural. Oleh karena itu pluralisme hukum hadir sebagai pendekatan baru untuk menyelesaikan tersebut Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tradisi kualitatif yang berusaha mendialektikakan 3 dimensi dari legal pluralism, yaitu natural law, state law dan law society. Penelitian menggunakan data sekunder, dengan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis secara induktif dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk mem­produksi suatu proposisi yang umum, sehingga menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi 8 konflik SARA di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Untuk memecahkan masalah tersebut, para pemuka agama menggunakan pendekatan natural law untuk reinternaliasasi nilai-nilai keluhuran atas agama dan toleransi. Pemerintah seharusnya me­mahami bahwa konflik tersebut adalah bentuk society law karena tercederainya keragaman dan keberagamaan. Perlu kebijakan non penal dengan seruan-seruan persuasif agar persoalan serupa tidak lagi terjadi. Di sisi lain, kebijakan penal melalui penegakan hukum juga harus dilakukan, sebagai bentuk state positivism law. State positivism law harus mampu menggandeng natural law dan law society, agar diperoleh putusan terbaik yang berlandaskan nilai-nilai moral ethic religion dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Keywords


legal pluralism; diversity; religiousity

Full Text:

PDF

References


Alwasilah, A. Chaedar, Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif, Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2012

Assidiqie, Jimly, dan Safa’at, M. Ali, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S., Handbook of Qualitative Research, edisi terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Dewi, Ita Mutiara, “Nasionalisme dan Kebangkitan dalam Teropong”, Jurnal Mozaik, Vol. 3 No.3, Tahun 2008.

Faisal, Memahami Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafamedia, 2014.

__________, Menerobos Positivisme Hukum, Jakarta: Gamata Publishing, 2012.

Hidayat, Arief, “Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum), Prosiding Kongres Pancasila IV, Yogyakarta: PSP Universitas Gadjah Mada, 2012.

Hamidi, Jazim, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

https://www.youtube.com/watch?v=dkeOkOmd6_Y. diunduh tanggal 19 Oktober 2016.

https://www.intelijen.co.id/lakukan-penistaan-agama-muhammadiyah-segera-polisikan-ahok/. Diunduh 19 Oktober 2016,

http://berita.islamedia.id/2016/10/inilah-fatwa-lengkap-mui-ahok-terbukti-menghina-alquran-ulama.html. diunduh 19 Oktober 2016.

http://news.okezone.com/read/2016/10/14/338/1514795/demo-ahok-50-ribu-anggota-ormas-islam-turun-ke-jalan. diunduh 19 Oktober 2016.

Kelsen, Hans, Pengantar Teori Hukum, edisi terjemahan, Bandung: Nusamedia, 2012.

__________, Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif-Deskriptif, Jakarta: Rimdi Press, 1995.

Kesbangpol Kementrian Dalam Negeri Tahun 2013, 2014 dan kuartal 2015. http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Data_Konflik.pdf.

Latif, Yudi, “Revitalisasi Pancasila di Tengah Dua Fundamentalisme”, Jurnal Dignitas, Vol. VII, No.2 Tahun 2011.

MD., Moh. Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Menski, Werner, Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika, edisi terjemahan, Cet. Ke-3, Bandung: Nusa Media, 2015.

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Prasetyo, Teguh, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.

Prasetyo, Teguh, dan Purnomosidi, Arie, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Bandung: Nusamedia, 2014.

Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1978.

Rahardjo, Satjipto, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Jurnal Hukum Progresif, Vo. 1, No. 1, April 2005, PDIH Undip, Semarang, 2005.

__________, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sidharta, Bernard Arief, Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Sirojudin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, Legislatif Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang: Setara Press, 2015.

__________, Desain Hukum di Ruang Sosial, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

Suteki, “Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif,” Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, Universitas Diponegoro, 4 Agustus 2010.

Suwarno, P.J., Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendkatan Historis, Filosofis dan Sosio-Yuridis, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Tamanaha, Brian Z., A General Jurisprudence of Law and Society, New York: Oxford University Press, 2006.

Tashakkori, Abbas, dan Charles Tedlie, Mixed Methodology: Meng¬kombinasi¬kan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Wibowo, J. Indowan Seto Wahyu, “Representasi Terorisme di Indonesia dalam Pemberitaan Media Massa: Kritik Pemberitaan Terorisme pada Koran Tempo 2010)”, Disertasi, tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2014.

Wignjosoebroto, Soetandyo, “Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah”, dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.




DOI: http://dx.doi.org/10.21580/ws.24.2.1289

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by

Journal Terindex di DOAJ Journal Terindex di EBSCO Journal Terindex di Crossref Journal Terindex di Google Scholar Journal Terindex di Academia Journal Terindex di citefactor Journal Terindex di citeulike Journal Terindex di Base Journal Terindex di Portal Garuda Journal Terindex di Moraref Journal Terindex di Sinta Journal Terindex di onesearch

 


Copyright © 2017 Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, ISSN: 0852-7172 (p) 2461-064X (e)

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons
View My Stats