ULAMA, OTORITAS HALAL DAN POLITIK PENGETAHUAN: HEGEMONI KEMENAG MELALUI TAFSIR ILMI

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hegemoni pemerintah dalam menciptakan politik pengetahuan tentang kehalalan suatu produk dan terbentuknya regulasi halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan basis data kepustakaan (library research). Teori relasi kuasa Michel Foucault penulis gunakan sebagai pisau analisis, dimana hubungan antara kekuasaan (power) dan pengetahuan (knowladge) yang saling bergerak bersama akan membentuk wajah suatu peradaban (civilization). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan kompromi dengan ulama untuk memproduksi pengetahuan yang bertujuan untuk mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam program sertifikasi halal. Keterlibatan ulama yang berasal dari unsur Kementerian Agama, akademisi perguruan tinggi Islam serta ulama dari Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menyusun  tafsir bernama“Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman Perspektif Sains” seolah akan menciptakan kebenaran mutlak tentang halal. Selain itu, politik pengetahuan dalam bentuk hegemoni pengetahuan tampak melalui interpretasi atas teks al-Qur’an Surah an-Naml: 60, al-Mursalat: 22, dan Surah al-Maidah; 3 mendorong masyarakat untuk memperhatikan labelisasi halal akan membentuk pengetahuan baru di masyarakat. Ditambah lagi konten penafsiran yang memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai penting dan signifikansi sertifikasi halal dalam mengidentifikasi kehalalan produk seolah-olah akan menciptakan kebenaran tunggal bahwa halal haramnya suatu produk adalah melalui keberadaan labelisasi halal yang saat ini masif diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH).