Implikasi Koalisi Partai pada Proses Pembentukan Kebijakan di Daerah (Studi di Pilkada Bangkalan Tahun 2018)

Abstract

Studi ini meneliti koalisi partai dalam pilkada pada tiga arena sekaligus, arena elektoral, arena legislatif dan arena pemerintahan. Penelitian koalisi partai dengan tiga arena koalisi sekaligus belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Untuk itu studi ini ingin meneliti tentang pertama, pola koalisi pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Kedua, implikasi koalisi partai terhadap proses pembentukan kebijakan di Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Informan yang di wawancari 15 orang dari tiga unsur, untuk memenuhi keabsahan data triangulasi sumber, yaitu anggota DPRD, orang pemerintahan dan LSM, Pengamat politik, Kyai, Tokoh masyarakat, akademisi dan Masyarakat Bangkalan. Teori yang digunakan terbentuknya koalisi dari arend Lipjhat  dan proses pembutukan kebijakan dari William Dunn. Hasil penelitian menunjukkan pertama, di arena elektoral pola koalisi partai di pilkada Bangkalan tahun 2008 adalah Minimal-Winning Coalition (Koalisi Kemenangan Minimal). Kedua, di arena legislatif partai koalisi merupakan partai paling berpengaruh dalam proses pembentukan kebijakan dan memiliki hubungan yang harmonis dan konsisten mendukung proses pembentukan kebijakan/program bupati untuk realisasi visi misi. Bahkan seluruh partai di parlemen juga mendukung program bupati terpilih. Ketiga, di arena pemerintahan, realisasi program visi misi Bupati sudah dilakukan namun belum optimal karena terbatasnya anggaran daerah dan refocusing anggaran Kabupaten Bangkalan untuk covid 19 pada saat pandemi. Partai koalisi, khususnya partai yang memeiliki kursi paling banyak di parlemen tetap merupakan partai yang paling banyak mendapatkan program realisasi visi misi Bupati.