Implikasi Koalisi Partai pada Proses Pembentukan Kebijakan di Daerah (Studi di Pilkada Bangkalan Tahun 2018)

Holilah Holilah*  -  UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Zimamul Khaq  -  UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

(*) Corresponding Author

Studi ini meneliti koalisi partai dalam pilkada pada tiga arena sekaligus, arena elektoral, arena legislatif dan arena pemerintahan. Penelitian koalisi partai dengan tiga arena koalisi sekaligus belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Untuk itu studi ini ingin meneliti tentang pertama, pola koalisi pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Kedua, implikasi koalisi partai terhadap proses pembentukan kebijakan di Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Informan yang di wawancari 15 orang dari tiga unsur, untuk memenuhi keabsahan data triangulasi sumber, yaitu anggota DPRD, orang pemerintahan dan LSM, Pengamat politik, Kyai, Tokoh masyarakat, akademisi dan Masyarakat Bangkalan. Teori yang digunakan terbentuknya koalisi dari arend Lipjhat  dan proses pembutukan kebijakan dari William Dunn. Hasil penelitian menunjukkan pertama, di arena elektoral pola koalisi partai di pilkada Bangkalan tahun 2008 adalah Minimal-Winning Coalition (Koalisi Kemenangan Minimal). Kedua, di arena legislatif partai koalisi merupakan partai paling berpengaruh dalam proses pembentukan kebijakan dan memiliki hubungan yang harmonis dan konsisten mendukung proses pembentukan kebijakan/program bupati untuk realisasi visi misi. Bahkan seluruh partai di parlemen juga mendukung program bupati terpilih. Ketiga, di arena pemerintahan, realisasi program visi misi Bupati sudah dilakukan namun belum optimal karena terbatasnya anggaran daerah dan refocusing anggaran Kabupaten Bangkalan untuk covid 19 pada saat pandemi. Partai koalisi, khususnya partai yang memeiliki kursi paling banyak di parlemen tetap merupakan partai yang paling banyak mendapatkan program realisasi visi misi Bupati.

Keywords: politics

  1. Ahmad An Nur. (2023, Mei). Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Direktur Center for Islam and Democracy Studies (CIDe) [Komunikasi pribadi].
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. (2019a). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan 2018-2023.
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. (2019b). RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023). BAPPEDA.
  4. Bintan R. Saragih, Moh. K. (1994). Ilmu Negara. Gaya Media Pertama.
  5. Budiardjo, M. (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
  6. Cipto, B. (2002). Prospek dan Tantangan Partai Politik. Pustaka Pelajar.
  7. D, M. M., & K, A. W. M. (2002). Reformasi politik dan kekuatan masyarakat: Kendala dan peluang menuju demokrasi. Pustaka LP3ES Indonesia.
  8. Dunn, W. N. (2008). Public Policy Analysis: An Introduction. Pearson Prentice Hall.
  9. Efriza. (2012). Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta.
  10. Firmanzah. (2011). Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Yayasan Obor Indonesia.
  11. Fuad Amin. (t.t.). Fuad Amin atau di kenal dengan sebutan Ra Fuad adalah Bupati Kabupaten Bangkalan selama dua periode tahun 2003-20013, ditangkap KPK pada akhir tahun 2014 karena kasus suap dan pencucian uang [Komunikasi pribadi].
  12. Lijphart, A. (2012). Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries (2nd ed). Yale University Press.
  13. Lijphart, A., & Ibrahim, R. (1995). Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. RajaGrafindo Persada.
  14. Nur Hasan. (2023, Mei). Wawancara dengan Partai Koalisi dari Fraksi PPP, Ketua Komisi D [Komunikasi pribadi].
  15. Pengambilan data penelitian dilakukan mulai Bulan April-Juli 2023. (t.t.). [Komunikasi pribadi].
  16. Risang Bima Wijaya. (2023, Mei). Wawancara dengan Ketua LSM Rumah Advokasi Rakyat [Komunikasi pribadi].
  17. Safa’at;, M. A. (2011). Pembubaran Partai Politik , Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik (Jakarta). Rajawali Pers.
  18. Samsol. (2023, April 21). Wawancara dengan Partai Koalisi dari Fraksi Partai Gerindra, Anggota Komisi C [Komunikasi pribadi].
  19. Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.
  20. William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Pulblik.pdf. (t.t.).
  21. Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori dan proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
  22. Zaman, R. K. (2016). Perjalanan panjang pilkada serentak. Expose.

Open Access Copyright (c) 2024 JPW (Jurnal Politik Walisongo)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
 
 
JPW (Jurnal Politik Walisongo)
Published by Department of Political Science
Faculty of Social and Political Science
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 
https://fisip.walisongo.ac.id/
Email: jpw@walisongo.ac.id

 
ISSN: 2503-3190 (p)
ISSN: 2503-3204 (e)
DOI: 10.21580/jpw

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
 
View My Stats
Flag Counter
apps