Looking at The Violation of The Semarang Mayor Election Process With A Perspective of Conflict in 2020

Abstract

Violations during the Mayoral Election process are certainly not new. The dynamics were changing during the election process. These violations are certainly evaluation material for the organizing body in the effort to resolve the problem. However, this problem can spark conflict between partisans, organizers, and candidates. Therefore, this article aims to see what forms of violations were during the Semarang of Mayoral Election process, to see violations through the lens of conflict. With a qualitative research method, a case study approach with conflict theory, this study presents information that violations found include violations at the stages of the election process and violations at non-stages. These violations are more directed at administrative violations in the data collection of permanent election candidates, Ad-hoc committee candidates, violations in the implementation of the campaign, ASN neutrality, vote recounts, and errors in filling out form D. These violations are said to be conflicts because one party has different goals with another. The violations that occur were included in the type of surface conflict but do not rule out the possibility of becoming alternative conflicts and open conflicts in the future because all citizens did not obtain political education so they did not understand how politics works properly.

Pelanggaran selama proses Pemilihan Walikota (Pilwalkot) tentu bukan hal baru. Dinamikanya silih berganti selama proses pemilih masih berlangsung. Pelanggaran ini tentu menjadi bahan evaluasi untuk badan penyelenggara dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi masalah ini bisa menyulut konflik antar para partisan, penyelenggara, dan calon. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melihat apa saja bentuk pelanggaran selama proses Pilwakot Semarang dan bagaimana pelanggaran dilihat dengan kacamata konflik. Dengan metode penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus dengan teori konflik, penelitian ini menghadirkan informasi bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemukan diantaranya adalah pelanggaran pada tahapan proses pemilihan dan pelanggaran pada non tahapan. Pelanggaran tersebut lebih mengarah pelanggaran administrasi pada pendataan calon pemilihan tetap, calon panitia Ad-hoc, pelanggaran pada pelaksanaan kampanye, netraliras ASN, perhitungan suara ulang dan kesalahan pengisian formulir D. Pelanggaran tersebut dikatakan sebagai konflik karena antar pihak satu dengan yang lain memiliki tujuan yang berbeda. Pelanggaran yang terjadi masuk pada tipe konflik permukaan tapi tidak menutup kemungkinan menjadi konflik alten dan konflik terbuka di masa yang akan datang dikarenakan semua warga tidak memperoleh pendidikan politik sehingga mereka gagal memahami bagaimana politik itu bekerja dengan baik.