PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH TERHADAP MALADMINISTRASI PUNGUTAN LIAR PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017

Authors

  • Achmad Nur Fuad Diponegoro University, Indonesia
  • Dewi Erowati Universitas Diponegoro, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.21580/jpw.v3i2.3708

Keywords:

Kata Kunci, Pengawasan, Prona, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

Abstract

Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang menunjukkan tanda bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui Prona menawarkan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat tanah dengan biaya yang murah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak ditemui permasalahan dan penyimpangan, terutama pemungutan biaya ke masyarakat yang tinggi. Pada tahun 2017, Kabupaten Kudus menjadi salah satu kota yang memiliki kuota sertifikat Prona terbesar dan sering terjadi banyak permasalahan dalam penyelenggaraan Prona. Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan pelayanan publik yang terjadi di masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sebagai perwakilan Ombudsman pusat melakukan pengawasan dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Prona di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menggali data dan informasi dengan akurat dan spesifik, supaya data dan informasi yang dihasilkan lengkap dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan delapan informan, kajian pustaka dan telaah dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam mengawasi Prona di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah adalah melakukan investigasi inisiatif sendiri, melakukan pengawasan preventif dan melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Prona yang dilaporkan masyarakat dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga mengirimkan saran perbaikan kepada instansi yang terlibat untuk mencegah permasalahan terulang kembali. Hal yang kurang dalam pengawasan tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kurang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan Prona di Kabupaten Kudus.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ribu Lahan Warga Kudus Diikutkan Prona 2017. (2017). Bisnis.Com. https://semarang.bisnis.com/read/20170720/535/767998/19-ribu-lahan-warga-kudus-diikutkan-prona-2017

Fadhilah, L. (2015). Urgensitas Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 28(2).

Hulu, S. (2018). Cegah Maladministrasi dalam penyelenggaraan program PTSL. Www.Ombudsman.Go.Id. https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--cegah-maladministrasi-dalam-penyelenggaraan-program-ptsl

Imam Susanto, M. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Provinsi Riau. Jurnal Online Mahasiswa, 1(2).

Ini Antisipasi Kemunculan Pungli Pada Prona. (n.d.). Www.Ombudsman.Go.Id. Retrieved March 12, 2018, from http://www.ombudsman.go.id/Index.Php/Pwk/Jawa-Tengah/2347-Ini-Antisipasi Kemunculan-Pungli-Pada-Prona.Html

Kansil, C. (2002). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.

Malian, M. (2003). Menimbang Perlunya Komisi Ombudsman di Daerah dalam Ombudsman Daerah, Mendorong Pemerintahan Yang Bersih. In Kerjasama PUSHAM UII dengan Partnership Kemitraan dan Governance Reform in Indonesia.

Sujata, A. (2002). Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang, Dan Masa Mendatang. Jakarta.

Sujata, A. (2005). Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih.

Sujata, A. D. S. (2002). Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional.

Triono, A. (n.d.). Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah. Jurnal Sosiologi, 17(1).

Downloads

Published

2021-10-31

Issue

Vol. 3 No. 2 (2021)

Section

Articles

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).