PERKEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA

Ahmad Jukari*  -  Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, Indonesia

(*) Corresponding Author
DOI: 10.21580/jpw.v3i1.8791

Studi ini mengkaji tentang perkembangan sistem pengawasan Pemilu di Indonesia.  Analisis kajian  dalam studi ini mencermati perkembangan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu di Indoensia, sejak Pemilu pertama yang dilaksanakan pada 1955 sampai dengan Pemilu terakhir yang dilaksanakan pada 2019.  Hasil kajian ini menjelaskan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu secara konsisten menunjukkan penguatan sistem pengawasan Pemilu di Indonesia. Penguatan system pengawasan Pemilu dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya berkaitan dengan sistem kelembagaan saja tetapi juga berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban lembaga pegawas Pemilu.

Keywords: Perkembangan;Sistem;Pengawasan Pemilu Indonesia

  1. BUKU
  2. Soerjono Soekanto. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
  3. Supriyanto Didik, 2017, Menjaga Independensi penyelenggara Pemilu, Jakarta, Perludem
  4. Surbakti Ramlan dan Kris Nugroho, 2015, Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif, Jakarta, Kemitraan
  5. Surbakti, Ramlan; Didik Supriyanto, Hasyim Asy’ari. 2011. Menjaga Integritas dan Penghitungan Suara. Jakarta. Kemitraan
  6. Wall, Alan., et al. 2006. Electoral Management Desaign : The International IDEA Handbook. Stockholm. International IDEA.
  7. UNDANG-UNDANG
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1975 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
  13. Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003
  15. Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
  16. Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
  18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
  20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
  21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011
  24. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
  25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  29. PERATURAN PEMERINTAH
  30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1954 Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
  31. KEPUTUSAN PRESIDEN
  32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
  33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

Open Access Copyright (c) 2021 JPW (Jurnal Politik Walisongo)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
 
 
JPW (Jurnal Politik Walisongo)
Published by Department of Political Science
Faculty of Social and Political Science
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 
https://fisip.walisongo.ac.id/
Email: jpw@walisongo.ac.id

 
ISSN: 2503-3190 (p)
ISSN: 2503-3204 (e)
DOI: 10.21580/jpw

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 
 
View My Stats
Flag Counter
apps