The Elite Deliberative Democratic Model in The Public Policy Formulation for Madrasah Diniyyah (Islamic Non Formal School) Development in East Java, Indonesia

Main Article Content

Ismail Ismail
Moh Wardi

Abstract

This research intend to discuss about public policy from East Java province government to improve the quality of Islamic religious education. The results of this study were: (1) East Java Provincial Government used policy formulation model in the name "elite deliberative democratic ". A policy formulation model that combines several theories of policy formulation, there are elite, deliberative theory, and democratic theory. (2) The policy formulation was done through several stages: They are reading of the reality; preparation of the general policy of long-term development; arrangement of short-term development policy; the preparation and stipulation of Regional Regulations, and the Governor Regulation on Translation of APBD; (3). The government of East Java province has under graduate Scholarship program (S.1) for Madrasah diniyyah teachers.

 

Abstrak

Penelitian ini bermaksud membahas tentang kebijakan publik dari pemerintah provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan model perumusan kebijakan dengan nama "elite deliberative demokratis". Sebuah model perumusan kebijakan yang menggabungkan beberapa teori perumusan kebijakan, ada elit, teori deliberatif, dan teori demokrasi. (2) Perumusan kebijakan dilakukan melalui beberapa tahap: Mereka membaca realitas; persiapan kebijakan umum pembangunan jangka panjang; pengaturan kebijakan pembangunan jangka pendek; persiapan dan penetapan Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur tentang Penerjemahan APBD; (3) Pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki program sarjana (S.1) untuk guru Madrasah diniyyah

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2012.

Ahid, Nur. “Problem Pengelolaan Madrasah Aliyah dan Solusinya.” Islamica2 4, no. 2 (2010).

Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantanngan Millenium III. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Chilcote, Ronald H. Theories of Comparative Politics: The Search for a Freedom. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2000.

Indiahono, Dwiyanto. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gaya Media, 2009.

Indonesia, Government of. National Education Standart (2005).

Indonesia, Republic of. Act. No. 23 Year 2014 (2014).

———. National Education System (2003).

Mills, C. Wright. The Power Elite. New York: Oxford University Press, 1956.

Nugroho, Riant. Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

———. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Parsons, Wayne. Public Policy: Pengantar, Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. Teori Sosilogi Modern. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Sirozi, M. Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Syam, Nur. Model Analisis Teori Sosial. Surabaya: Putra Media Nusantrara, 2010.

Tilaar, H.A.R. Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.

Tilaar, H.A.R., dan Riant Nugroho. Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS, 2014.

Zainal, Veithzal Rivai, dan Fauzi Bahar. Islamic Education Management: dari Teori ke Praktek. Jakarta: Rajawali Press, 2013.